DALAM PROVISI:

Menghukum kedudukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku pihak yang berwenang merotasi sejumlah Kapolres di Indonesia, maka sangat beralasan hukum jika Tergugat I segara mengeluarkan Surat Keputusan yang intinya memberhentikan / merotasi Tergugat IV sebagai  Kapolres Labuhanbatu hingga adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat IV adalah Perbuatan  Melawan Hukum (onrecht matigedaad);
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku pihak yang berwenang merotasi sejumlah Kapolres di Indonesia agar segara mengeluarkan Surat Keputusan yang intinya memberhentikan / merotasi Tergugat IV sebagai  Kapolres Labuhanbatu;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III  serta Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia (ic.Tergugat V) untuk melakukan  Pengawasan penyelidikan dan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/597/V/2024/SPKT/Polres Labuhanbatu /Poldasu Tanggal 13 Mei 2024 agar tidak ada upaya Kriminalisasi dan Abuse of power  untuk mencapai kepentingan tertentu yang dilakukan oleh Kapolres Labuhanbatu (ic.Tergugat IV);
5. Menghukum Tergugat IV secara tanggung renteng menbayar kerugian materil dan immateril Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar dua ratus juta rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat  (Uit Voerbaar Bij Voorraad);
7. Menghukum Para Tergugat tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).